Pemerintah akan menghapus Ujian Nasional ditingkat Sekolah Dasar
(SD). Penghapusan UN tingkat SD terkait dengan akan diterapkannya
kurikulum baru pada tahun ajaran baru 2013/2014 mendatang.
Dikutip dari situs Setkab.go.id, Selasa (14/5/213), ketentuan itu
tertuang dalam PP 32/2013 tentang Perubahan atas PP 19/2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan yang telah disahkan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada 7 Mei 2013 lalu.
Menurut PP ini, Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelanggarakan
Ujian Nasional yang diikuti Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan
jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur nonformal
kesetaraan.
“Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar
sebagaimana dimaksud, dikecualikan untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain
yang sederajat,” bunyi Pasal 67 Ayat (1a) PP No. 32/2013 ini.
Pada Pasal 69 PP ini disebutkan, bahwa setiap Peserta Didik jalur
pendidikan formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur pendidikan
nonformal kesetaraan berhak mengikuti Ujian Nasional, dan berhak
mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus. Serta kewajiban bagi
Peserta Didik untuk mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut
biaya. Namun pada Ayat (2a) Pasal 69 PP itu ditegaskan, Peserta Didik
SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat dikecualikan dari ketentuan
mengikuti Ujian Nasional itu.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ini bahkan secara tegas
menghapus ketentuan Pasal 70 Ayat (1,2) PP No. 19/2005, yang didalamnya
disebutkan mengenai materi Ujian Nasional tingkat SD dan sederajat, yang
sebelumnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matemika, dan Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA).
Menurut Pasal 72 Ayat (1) PP ini, Peserta Didik dinyatakan lulus dari
satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: a.
Menyelesaikan seluruh program Pembelajaran; b. Memperoleh nilai minimal
baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran; c. Lulus ujian
sekolah/madrasah; dan d. Lulus Ujian Nasional.
Khusus Peserta Didik dari SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat,
menurut Pasal 72 Ayat (1a) PP ini, dinyatakan lulus setelah memenuhi
ketentuan pada Ayat (1) huruf a, b, dan c (tidak ada kata-kata lulus
Ujian Nasional, red).
“Kelulusan Peserta Didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh
satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri,” bunyi
Pasal 72 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ini.
Menurut PP ini pula, ketentuan pengecualian Ujian Nasional SD/MI/SDLB
atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
Ayat (1a) berlaku sejak tahun ajaran 2013/2014.
Di dalam PP ini juga dijelaskan, lingkup Standar Nasional Pendidikan
meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan,
Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan
Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar
Penilaian Pendidikan.
“Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan Pengembangan
kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,” bunyi Pasal 2
Ayat (1a) PP tersebut.
Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan Pengembangan
Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar
Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.
“Standar Isi dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri,” bunyi Pasal 5 Ayat (4).
Pada PP terdahulu tidak ada kata-kata BSNP.
Menyangkut Materi Pendidikan sebagai bagian dari Standar Isi dalam
Standar Nasional Pendidikan, PP ini menegaskan bahwa ruang lingkup
materi dirumuskan berdasarkan kriteria: a. Muatan wajib yang ditetapkan
dalam ketentuan perundang-undangan; b. Konsep keilmuan; dan c.
Karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.
Sementara Tingkat Kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria: a.
Tingkat perkembangan Peserta Didik; b. Kualifikasi Kompetensi Indonesia;
dan c. Pengusaan Kompetensi yang berjenjang.
PP ini secara tegas menghapus Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal
18 pada PP No. 19 Tahun 2005 yang di antaranya berisi tentang: a.
Pengelompokan mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
(misalnya agama, kewarganeraan, pendidikan jasmani, dsb); b. Pengaturan
kurikulum untuk agama, ilmu pengetahuan dan tehnologi; c. Ketentuan
mengenai beban belajar; d. Pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan
lokal; dan e. Pengembangan kurikulum pada masing-masing satuan
pendidikan.
Menyangkut pengadaan Buk Teks Pelajaran, Pasal 43 Ayat (5a) Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ini menegaskan, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan akan menetapkan buku tersebut sebagai sumber utama belajar
dan Pembelajaran setelah ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim
yang dibentuk oleh Menteri.
Hal penting lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ini
adalah menyangkut ketentuan penilaian hasil belajar. PP ini hanya
menegaskan bahwa penilaian hasil belajar digunakan untuk: a. Menilai
pencapaian Kompetensi Peserta Didik; b. Bahan penyusunan laporan
kemajuan hasil belajar; dan c. Memperbaiki proses pembelajaran.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar oleh
pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri,” bunyi Pasal 64 Ayat (2e) PP
No. 32/2013 ini.
Adapun ketentuan mengenai penilaian pada mata pelajaran Agama, Ahlak
Mulia, Kewarga Negara, Ilmu Pengetahuan, Estetika, Jasmani dan Olahraga,
serta Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 64 Ayat (3,4,5,6,dan 7) PP
No. 19/2005 dinyatakan dihapus.
SUMBER detiknews
